Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2022

KAB.BOGOR, - Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 yang bertempat di Hotel Grand USSU, Cisarua, Bogor. Kegiatan dibuka oleh Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Dalam kata sambutan pembukaan acara tersebut Plt. Bupati Bogor menyampaikan amanat terkait tata laksana pengelolaan keuangan daerah kepada para peserta.

Baca juga: BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan, Sub Koordinator Sub Bagian Program dan Pelaporan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Pertamina Hulu Rokan Targetkan Bor 400-500 Sumur Tahun 2022

Narasumber kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor yaitu Drs. Burhanudin, M.Si dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  yaitu Hilman Rosada, S.AP., M.AP.

Baca juga: Publikasi Kegiatan Triwulan Satu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Resume materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah,

Baca juga: Indonesia Satu untuk Satu Indonesia

2. APBD disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah,

3. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD,

Baca juga: Tindaklanjuti Aspirasi Warga, DPRD Kota Bogor Mediasi Persoalan Warga BMW Dengan Pihak Developer

4. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi,

5. APBD, Perubahan APBD dipertanggungjawabkan, pelaksanaan

6. APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan,

7. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

a) Memperpendek dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan, sehingga  pelayanan kepada masyarakat maupun sesama instansi pemerintah menjadi lebih cepat,

Baca juga: Pembatasan Waktu Operasional Angkutan Barang dan Kawasan Tertib Lalu Lintas Mulai Diberlakukan di Kab Bogor

b) Mengurangi terjadinya risiko penyimpangan, baik dalam memahami tujuan organisasi maupun dalam pengelolaan sumber daya sebagai akibat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan,

c) Menyederhanakan proses koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi.

(Adv)